RiJP

Raharja iLearning Junior Professional

By

CerMi widuri ABDUL ROZAQ / 1833388240

Hallo teman teman nama Saya ABDUL ROZAQ

Widuri kepanjangan dari Wiki Idu Raharja iLearning. Merupakan proyek yang sedang dikembangkan di REC Perguruan Tinggi Raharja yang berdasarkan Wikipedia dari MediaWiki.

Widuri merupakan media pembelajaran khususnya untuk Pribadi Raharja. Agar dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan, berbagi ilmu dengan yang lain, meningkatkan kreatifitas dalam menulis dan mengembangkan artikel.

Yang saya sampaikan diatas adalah pengertian atau penjelasan apa itu Widuri.

Ya kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang widuri, ya widuri adalah Wiki iDu Raharja iLearning, sebuah situs open source dari Wiki, yang khusus dibuat untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang terintegrasi (iDu) dan bersifat iLearning pada Perguruan Tinggi Raharja. Dimana situs Wiki sendiri mendukung hal-hal yang sifatnya kolaboratif. Widuri juga sangat mempermudah untuk membuat jurnal ataupun karya ilmiah, dan saya disini telah membuat profil data diri pribadi di Widuri. Awal pengalaman membuat profil di Widuri cukup

By

Widuri – PL102C ABDUL ROZAQ / 1833388240

(1.) pertanyaan

  1. Membuat Akun di Widuri
  2. Lalu membuat artikel profile data diri pribadi, Contoh :
  3. Point yang harus ada didalam Widuri Pesonal Use, yaitu :
    • Profil Lengkap
    • Pendidikan
    • Pekerjaan (Jika Ada)
    • Penghargaan
    • Buku, Jurnal, Paper yang telah dibuat
    • Seminar Internasional
    • Seminar Nasional
    • Pelatihan
    • Referensi
  4. Kunjungi Alphabet Incubator dengan memposting bukti kehadiran ke dalam IG story atau IG Feed.
  5. Mention dan tag IG @alphabet.incubator @campus_raharja @nindalutfiani dengan hastag #PL102C_Squad #UniversitasRaharja #AlphabetIncubator #Widuri_PL102C
  6. Buat Cermi hasil Widuri di iMe Class PL102 dan presentasikan dalam bentuk LTAI untuk memenuhi SKS ketiga di ruang Alphabet Incubator dengan memperhatikan Rule LTAI

Keterangan

Saya Sudah mengerjakan tugas membuat Widurinya ya teman teman

Status : 100% tercapai

Bukti

Dan saya sudah datang ke AI untuk mengerjakan LTAI kan tentang Widurindan dan memposting instagram

Saya sudah juga mengirimkan milis ,agar mendapatkan komentar

KLlk https://rijp.raharja.ac.id/2019/11/29/cermi-widuri-abdul-rozaq-1833388240/

 

 

 

 

 

 

By

Tugas Mandiri Pertemuan 9

By

Assignment TUGAS 9 PPKN – Ilham Kurniawan 1912426800

Pertanyaan:

Anda sudah mempelajari Pelajaran 9?

OK jika sudah, sekarang tugas Anda sedang mencari artikel / tulisan yang mengulas tentang hasil amandemen UUD 1945 pasal 27, pasal 28 dan pasal 28 A sampai pasal 28 J yang memuat ulasan tentang Hak Azasi Manusia (HAM) ..

Silakan Anda mencari dan memposting artikel / tulisan tersebut di iMe dan kirimkan di iDu ..

Status: 100% berhasil

Keterangan: saya sudah mengerjakan tugas yang sesuai instruksi

Bukti:

Pasal 27

– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

Semua warga negara berada di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas

Pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kesejahteraan ”(pasal 27 ayat 2).

– Wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pembelaan negara ”.

Pasal 28

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge-luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

15.    Bab Hak Asasi Manusia
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1)     Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)     Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
(1)     Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese-jahteraan umat manusia.
(2)     Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D
(1)     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2)     Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3)     Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh   kesem-patan  yang  sama  dalam pemerintahan.
(4)     Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E
(1)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2)     Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3)     Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G
(1)     Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H
(1)     Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2)     Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3)     Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I
(1)     Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2)     Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3)     Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4)     Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5)     Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J
(1)     Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)     Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penambahan rumusan HAM serta jaminan peng-hormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kema-juan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini.

Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis.

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber-pandangan bahwa HAM harus memperhatikan karak-teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu:
1)    HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2)    HAM berkaitan dengan keluarga;
3)    HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4)    HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5)    HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6)    HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7)    HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8)    HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9)    HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10) HAM terkait dengan hak orang lain dan pihak lain.

Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diim-plementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan peningkatan peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan peningkatan Indonesia jauh lebih cepat dan lebih cepat lagi sesuai dengan tanpa adanya rumusan Jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

By

Assignment 10 PPKN – Ilham Kurniawan 1912426800

1. Pertanyaan:

  1. Apakah dalam perang / konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang melepaskan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB / OPM (Tentara Nasional Papua Barat / Organisasi Papua Merdeka), apakah ini melanggar HAM?
  2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang disetujui melakukanpemerintah atau disetujui tidak perlu dengan perjuangan HAM!
  3. Berikan contoh sikap dan perlindungan yang dikerjakan / dikampus yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM!

2. Keterangan: Saya mengerjakan sesuai intruksi

3. Status: di kerjakan 100%

4. Bukti:

1. Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mendukung keberlangsungan hidup para pekerja infrastruktur sehingga hal ini telah meningkatkan ketertiban umum. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa itu adalah penembakan itu adalah kelompok kriminal yang terpisah (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB ini merupakan penghalusan agar tidak muncul yang negatif terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak ?.

Adanya kritik dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang telah terancam jiwanya. Jika diambil dengan melanggar Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus memahami HAM dan mengatasinya.

Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”) adalah hak yang terpisah yang terikat pada hakikat dan yang melibatkan manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa dan membentuk anugerah-Nya yang wajib didukung , di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap tindakan orang atau kelompok orang termasuk pemerintah negara baik disengaja maupun disengaja atau kelalaian yang berkaitan dengan hukum yang mengubah , menyetujui, dan atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang disetujui oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Sanksi Internasional atas
penggantian HAM yang berlaku diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

Diberlakukan travel warning (Melawan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya.

Ini akan berakibat langsung seperti turis menjadi sepi dan juga terjadi pada berbagai transaksi perdagangan, dan hal ini akan merugikannya.

Pengalihan Investasi atau memindahkan modal asing.

Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan membuat rasa aman penanam modal di suatu negara.

Pemutusan hubungan diplomatik

Lazimnya hal itu dimulai dari jumlah korps diplomatik dan disusul sejumlah variasi kedutaan, maka akan terjadi sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yaitu asas timbal balik.

Pengurangan bantuan ekonomi

Dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengundang negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk menggantikan bantuan terhadap negara tersebut.

Pengurangan tingkat kerjasama

Pengurangan kerja sama antar negara Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi hubungan keluarga dan hubungan antar negara.

3. Berikut contoh sikap dan perilaku di sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM, antara lain:

Senantiasa mendapat segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.

Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Menghilangkan sikap senioritas.

Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.

Menjadi guru yang adil, berikan suri tauladan untuk para guru dan para murid, serta berikan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin

By

Assigment 10 UL101E PPKn – Nur iskandar 1921425702

1. PERTANYAAN

Tugas Anda minggu ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini :

  1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM
  2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!
  3. Berikan contoh sikap dan perilaku disekolah/dikampus  yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM !

Postingkan jawaban Anda di iMe atau buat dalam Format Doc dan submit sesuai standar iDU

 

2. STATUS

100% tercapai.

 

3. KETERANGAN

Saya telah mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar.

 

4. BUKTI

 

1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM?

Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja infrastuktur sehingga hal tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa pelaku penembakan itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB tersebut merupakan penghalusan agar tidak muncul kesan negatif atau jelek terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak?

Adanya  perlawanan dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah terancam jiwanya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus mengetahui secara lebih jelas pengertian HAM dan pelanggaran HAM tersebut.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!

Adapun sanksi yang biasa diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

1. Diberlakuk Travel Warning (Peringatan Bahaya Berkunjung ke Negara Tertentu) terhadap Warga Negaranya

Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

 

2. Pengalihan Investasi atau Penanaman Modal Asing

Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

 

3. Pemutus Hubungan Diplomatik

Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

 

4. Pengurangan Bantuan Ekonomi

Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut.

 

5. Pengurangan Tingkat Kerjasama

Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

 

 

3. Berikut contoh sikap dan perilaku di sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM, antara lain:

– Senantiasa menghargai segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.

– Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

– Menghilangkan sikap senioritas.

– Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.

– Menjadi guru yang adil, pemberi suri tauladan bagi sesama guru dan para murid, serta menjalankan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin

By

Tugas 10 PPKN- Mochamad Rivaldi Apriana Adha ( 1921423375 )

  1. Pertanyaan
    1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM?
    2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!
    3. Berikan contoh sikap dan perilaku disekolah/dikampus  yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM !

    Postingkan jawaban Anda di iMe atau buat dalam Format Doc dan submit sesuai standar iDU

  2. Status tercapai (100%)
  3. Keterangan saya sudah mengerjakan dengan baik
  4.  Bukti:
    Link Docs :Klik Disini1. Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja infrastruktur sehingga hal tersebut telah mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa pelaku penembakan itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB tersebut merupakan penghalusan agar tidak muncul kesan negatif atau jelek terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak?.

    Adanya  perlawanan dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah terancam jiwanya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus mengetahui secara lebih jelas pengertian HAM dan pelanggaran HAM tersebut.

    Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

    Sedangkan pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

    2. Sanksi Internasional atas pelanggaran HAM
    Adapun sanksi yang biasa diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

    Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya.

    Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

    Pengalihan Investasi atau penanaman modal asing.

    Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

    Pemutusan hubungan diplomatik

    Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

    Pengurangan bantuan ekonomi

    Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut.

    Pengurangan tingkat kerjasama

    Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

    3. Berikut contoh sikap dan perilaku di sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM, antara lain :

    Senantiasa menghargai segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.

    Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

    Menghilangkan sikap senioritas.

    Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.

    Menjadi guru yang adil, pemberi suri tauladan bagi sesama guru dan para murid, serta menjalankan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin

By

Assignment 10 PPKn – Shyntia Trisnaningsih 1912425703


1. PERTANYAAN

Tugas Anda minggu ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini :

  1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM
  2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!
  3. Berikan contoh sikap dan perilaku disekolah/dikampus  yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM !

Postingkan jawaban Anda di iMe atau buat dalam Format Doc dan submit sesuai standar iDU

 

2. STATUS

100% tercapai.

 

3. KETERANGAN

Saya telah mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar.

 

4. BUKTI

 

1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM?

Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja infrastuktur sehingga hal tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa pelaku penembakan itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB tersebut merupakan penghalusan agar tidak muncul kesan negatif atau jelek terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak?

Adanya  perlawanan dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah terancam jiwanya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus mengetahui secara lebih jelas pengertian HAM dan pelanggaran HAM tersebut.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!

Adapun sanksi yang biasa diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

1. Diberlakuk Travel Warning (Peringatan Bahaya Berkunjung ke Negara Tertentu) terhadap Warga Negaranya

Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

 

2. Pengalihan Investasi atau Penanaman Modal Asing

Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

 

3. Pemutus Hubungan Diplomatik

Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

 

4. Pengurangan Bantuan Ekonomi

Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut.

 

5. Pengurangan Tingkat Kerjasama

Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

 

 

3. Berikut contoh sikap dan perilaku di sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM, antara lain:

– Senantiasa menghargai segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.

– Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

– Menghilangkan sikap senioritas.

– Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.

– Menjadi guru yang adil, pemberi suri tauladan bagi sesama guru dan para murid, serta menjalankan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin.

By

(no title)

Instructions

Ikuti langkah yang ada di bawah ini, pastikan kalian memahaminya 1 per 1 untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan tugasnya:

  1. Kunjungi Alphabet Incubator dengan memposting bukti kehadiran ke dalam IG story atau IG Feed.
  2. Mention dan tag IG @alphabet.incubator @campus_raharja @qurotulaini212 dengan hastag #PL102B #PraktekSeruPL102B #UniversitasRaharja #AlphabetIncubator #PL102B
  3. Mengerjakan soal-soal biner yang telah diberikan di kelas pada pertemuan 11 per masing- masing kelompok
  4. Melakukan LTAI mengerjakan soal soal biner yang telah diberikan bersama kelompok kalian masing masing
  5. Buatlah Cermi mengenai LTAI seperti ini yang telah kamu lakukan  dan sisipkan dokumentasi berupa foto ScreenShoot dan Mengembed Video ke dalam iMe (Tutorial) beserta link youtube LTAI.
  6. Langkah terakhir yaitu semua jawaban dalam iMe PL102 ini dilaporkan dalam bentuk seperti ini dengan cara Add New Post di dalam iMe PL102 yang kemudian juga dikirim ke idu dan  milis pl102b-20192020@raharjagroups.info  untuk di BBC oleh minimal 11 teman.

2.STATUS

100%TERCAPAI

3.KETERANGAN

SAYA SUDAH MENGERJAKAN SESUAI INSTRUKSI

4.BUKTI

KLIK LINK CERMI DISINI

By

tugas 10 ppkn satria akbar mahardika 1921428508

1. pertanyaan :

Silakan pelajari LESSON 10

Tugas Anda minggu ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini :

  1. Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya TNI yang sedang mengamankan Papua dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap TPNPB/OPM (Tentara Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka), apakah ini pelanggaran HAM?
  2. Sebutkan 5 contoh sanksi internasional untuk negara yang dinilai melakukanpelanggaran atau dinilai tidak peduli dengan pelanggaran HAM!
  3. Berikan contoh sikap dan perilaku disekolah/dikampus  yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM !

Postingkan jawaban Anda di iMe atau buat dalam Format Doc dan submit sesuai standar iDU

2. status : 100%tercapai

3. ket : saya sdh mengerjakan tgs tsb dgn baik dan benar

4. bukti :

1. Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja infrastruktur sehingga hal tersebut telah mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa pelaku penembakan itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB tersebut merupakan penghalusan agar tidak muncul kesan negatif atau jelek terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak?.

Adanya  perlawanan dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah terancam jiwanya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus mengetahui secara lebih jelas pengertian HAM dan pelanggaran HAM tersebut.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Sanksi Internasional atas pelanggaran HAM
Adapun sanksi yang biasa diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya.

Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

Pengalihan Investasi atau penanaman modal asing.

Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

Pemutusan hubungan diplomatik

Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

Pengurangan bantuan ekonomi

Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut.

Pengurangan tingkat kerjasama

Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

3. Berikut contoh sikap dan perilaku di sekolah yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM, antara lain :

Senantiasa menghargai segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.

Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

Menghilangkan sikap senioritas.

Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.

Menjadi guru yang adil, pemberi suri tauladan bagi sesama guru dan para murid, serta menjalankan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin