RiJP

Raharja iLearning Junior Professional

By

TUGAS 10 PPKN – Rizki Alpian Sah 1921424503

  1. Perlakuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) telah mengancam keberlangsungan hidup para pekerja infrastruktur sehingga hal tersebut telah mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari artikel Penembakan Pekerja di Papua Kategori Aksi Terorisme? Ini Penjelasannya seperti diwartakan Antara, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengatakan bahwa pelaku penembakan itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (“KKSB”) pimpinan Egianus Kogoya. Istilah KKSB tersebut merupakan penghalusan agar tidak muncul kesan negatif atau jelek terhadap Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Selengkapnya simak KKSB, penjahat kambuhan atau pemberontak?.

Adanya  perlawanan dari pihak Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang telah terancam jiwanya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), maka kita harus mengetahui secara lebih jelas pengertian HAM dan pelanggaran HAM tersebut.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

 

  1. Sanksi Internasional atas pelanggaran HAM

Adapun sanksi yang biasa diterapkan bagi negara pelanggar HAM antara lain:

Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya.

Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

Pengalihan Investasi atau penanaman modal asing.

Hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

Pemutusan hubungan diplomatik

Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

Pengurangan bantuan ekonomi

Dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negara tersebut.

Pengurangan tingkat kerjasama

Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

 

 

3.

  • Senantiasa menghargai segala kekurangan dan kelebihan guru serta teman kita.
  • Sebagai seorang guru, memberikan pendidikan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku.
  • Menghilangkan sikap senioritas.
  • Berteman tanpa membeda – bedakan kepintaran, warna kulit, bahasa, agama, dsb.
  • Menjadi guru yang adil, pemberi suri tauladan bagi sesama guru dan para murid, serta menjalankan kemenangan di dalam profesi dengan sebaik mungkin

Leave a Reply